Pengamat Sebut Kasus Penyadapan Prabowo Berpotensi Meluas, Tak Hanya Internal Polri
DEKANNEWS, JAKARTA – Pengamat Geopolitik dan Intelijen Amir Hamzah menilai kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi berkembang dan menyeret sejumlah pihak lain, tidak hanya terbatas pada lingkungan internal Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Menurut Amir, proses pemeriksaan internal yang masih berlangsung memungkinkan munculnya fakta-fakta baru, termasuk kemungkinan keterlibatan sejumlah figur yang pernah menduduki jabatan strategis di kepolisian.
"Ini kan proses pemeriksaan secara internal masih berjalan. Nanti akan melebar, akan makin banyak. Contohnya, ada yang pernah menjadi kapolda di Kalimantan Barat atau daerah lain, kemudian ditarik dan diganti dengan kapolda yang baru. Ini bisa berkembang saja," kata Amir Hamzah dalam keterangannya Selasa (10/11).
Meski demikian, Amir meminta masyarakat menunggu penjelasan resmi pemerintah, terutama dari Kapolri, terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. Ia juga menilai Kapolri saat ini telah memiliki komitmen untuk melakukan pembenahan dan pembersihan internal Polri.
Amir juga menanggapi isu dugaan pencekalan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian ke luar negeri. Ia meminta publik mengikuti perkembangan informasi tersebut dan menunggu kepastian dari pihak berwenang.
Terkait anggapan Tito sebagai bagian dari kelompok atau lingkaran Solo, Amir menyebut pandangan tersebut berkembang di tengah masyarakat. Menurut dia, figur-figur yang mendapatkan jabatan sejak pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo dan masih dipertahankan pada pemerintahan Prabowo dapat dipersepsikan sebagai bagian dari kelompok tersebut.
"Orang bisa bilang saja, semua mereka yang dikasih jabatan sejak zaman Jokowi dan sekarang masih dipakai oleh Prabowo itu bisa dianggap sebagai geng Solo. Makanya, ada tuntutan masyarakat agar Prabowo melakukan proses pembersihan," ujarnya.
Amir bahkan menyebut munculnya harapan agar Presiden Prabowo dapat mengumumkan bahwa pemerintahannya telah bersih dari pengaruh rezim sebelumnya. Ia memperkirakan harapan tersebut dapat mengemuka menjelang akhir November atau awal Desember 2026.
Lebih jauh, Amir menilai perkembangan kasus penyadapan tidak menutup kemungkinan merambah pihak-pihak di luar institusi kepolisian. Ia menyinggung adanya isu mengenai dugaan keterlibatan kelompok konglomerat atau oligarki dalam membiayai gerakan tertentu.
Menurutnya, apabila terdapat pihak yang memberikan dukungan pendanaan terhadap suatu gerakan, maka pihak pemberi dana juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti keterlibatan.
"Ini bukan saja di polisi, di luar polisi juga akan berkembang. Misalnya, ada isu bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh LSP ini dibiayai oleh konglomerat tertentu atau kelompok oligarki. Kalau ada yang membiayai suatu tindakan, kemudian pelakunya mengaku, tentu pihak yang membiayai juha bisa ikut dipersoalkan," jelasnya.
Kendati demikian, Amir menegaskan pemerintah tidak boleh terburu-buru mengambil tindakan tanpa didukung bukti yang kuat. Menurut dia, pengusutan kasus tersebut harus didasarkan pada fakta yang akurat, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta bukti yang rasional.
"Selama pemerintah belum menemukan fakta yang betul-betul akurat, data yang benar-benar menjawab, dan bukti yang rasional, tentu pemerintah tidak akan gegabah melakukan pemberitahuan atau mengambil tindakan," katanya.
Amir juga menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof Yusril Ihza Mahendra yang menyebut dugaam kasus tersebut telah mengarah pada tindak pidana makar. Ia mengatakan, apabila suatu peristiwa dikaitkan dengan upaya kudeta, maka perlu ditelusuri kemungkinan adanya unsur makar serta aktor-aktor yang berada di belakangnya.
"Bagaimana kudeta tidak mungkin dilakukan tanpa ada makar. Artinya, ada aktor di balik aksi penyadapan ini. Ya, sudah jelas, tidak mungkin dia sendiri. Terbukti, sudah ada tiga orang yang ditangkaop," ungkap Amir.
Di sisi lain, Amir tidak menutup kemungkinan adanya motif lain di balik aksi penyadapan, termasuk kemungkinan pihak tertentu memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi.
Ia mencontohkan, informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diperoleh melalui penyadapan bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, bahkan berpotensi menjadi alat pemerasan.
"Sehingga yang menyadap itu bisa memanfaatkan informasi yang diperoleh. Misalnya, mengetahui ada kasus korupsi, kemudian dijadikan bahan pemerasan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Jadi, masih banyak kemungkinan," tuturnya.
Karena itu, Amir menilai pengusutan kasus penyadapan perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak hanya mengungkap pelaku di lapangan, tetapi juga kemungkinan pihak-pihak yang berada di balik peristiwa tersebut. (Zat)
